Borneopos.com, Kotabaru - Banyaknya proyek-proyek besar yang molor pengerjaannya bahkan ada proyek jalan seperti jalan Tarjun yang ditinggal kontraktornya tanpa penyelesaian proyek.
Buruknya kinerja kadis PUPR sampai kini masih jadi sorotan masyarakat, pemerhati kebijakan publik, Muzakir Fachmi dalam tulisannya kepada media borneopos.com mengungkapkan buruknya keinerja Dinas PUPR ini tentu sangat merugikan bagi masyarakat dan mengganggu keuangan daerah.
"Kasus perbaikan jalan Tarjun - Serongga yang harusnya bisa selesai dengan anggaran APBD harus dibatalkan dan diganti dengan menggunakan anggaran dari kompensasi batubara yang semestinya dapat digunakan untuk proyek lainnya," ujarnya, Sabtu (24/7/2024) lalu.
Berangkat dari informasi dan keluhan warga tersebut, media borneopos.com melakukan cros check ke Kantor Inspektrorat Kabupaten Kotabaru terkait pembinaan dan pengawaaan terhadap buruknya kinerja Dinas PUPR Kotabaru.
"Kami inspektorat tidak memiliki kapasitas untuk melakukan penilaian terhadap kinerja SKPD," ucap H. Ahmad Fitriadi, Kapala Inspektorat Kotabaru saat wawancara di kantornya, Rabu (31/7/2024)
Lebih lanjut Fitriadi mengungkapkan bahwa penilaian kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada Bupati cq. Sekda Kotabaru sebagai sebagai pimpinan tertinggi kami.
"Setiap tahun, semua Kepala SKPD ada kontrak kinerja dengan Bupati, berapa target yang harus di sampaikan, termasuk saya, nah ukuran buruknya kinerja itu, dari ambil dari tercapai atau tidaknya kinerja yang sudah diperjanjikan," terang Fitriadi.
Diakhir penjelasannya Fitriadi menekan bahwa yang menilai kinerja SKPD adalah Bupati, melalui Sekda khususnya bagian organisasi, dan sudah barang tentu banyak indikator yang dinilai.(red)
Oleh : Pimred Borneo Pos 
Oleh : Pimred Borneo Pos 
Oleh : Pimred Borneo Pos 
