Borneopos.com, Kotabaru - DPRD Kotabaru menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kotabaru, diruang rapat gabubgan komisi DPRD Kotabaru, Senin (2/8/2024).
Penyampaian aspirasi masyarakat melalui RDP dan Demo Damai oleh HNSI Kabupaten Kotabaru ini terkait persoalan surat menyurat kapal seperti surat dokumen kapal nelayan lampara dasar 1 pas besar, surat ukur dan surat kelayakan.
Koordinator demo damai Usman Pahero menyampaikan bahwa dirinya bersama rekan-rekannya akan bertahan di gedung DPRD Kotabaru jika belum ada kepastian terkait terbitnya surat menyurat di maksud.
"Jika tidak ada kepastian terkait terbitnya surat-surat tersebutdari instansi KSOP, DKP Provinsi, maka kami akan tetap bertahan di gedung DPRD ini, dan akan datang masa yang lebih besar lagi," ucapnya.
Ketua DPRD sementara, Suwanti mengatakan bahwa kesimpulan dari demo damai yang dilaksanakan oleh 500 orang nelayan di DPRD Kabupaten Kotabaru, pertama yaitu saling berkoordinasi antara stake holder, dengan membentuk tim terpadu yang melibatkan KSOP, DPRD, DKP Provinsi serta asosiasi nelayan.
"Untuk surat keterangan yang menjamin keamanan terhadap perizinan dan alat tangkap, itu sudah cukup dengan notulen rapat yang dilaksanakan hari ini," terang suwanti, diruang kerjanya, Senin (2/9/2024).
Selanjutnya, tambah Suwanti untuk alat tangkap lampara yang diperbolehkan itu merubah nama dengan JTB atau JHD.
Suwanti memastikan para nelayan bisa melaut (melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut) dengan jaminan membawa surat notulen rapat hari ini.
"Notulen hari ini akan dibuat segera dan selanjutnya akan di serahkan ke masing-masing nelayan," tutup Suwanti. (red)
Oleh : Pimred Borneo Pos 
Oleh : Pimred Borneo Pos 
Oleh : Pimred Borneo Pos 
