Wali Kota Samarinda Tegaskan Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Kelancaran Pemerintahan

Samarinda, Borneo Pos  --  Kota Samarinda, Andi Harun, buka suara terkait efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. Dalam konferensi pers yang digelar di Balai Kota Samarinda pada Minggu malam (16/2/2025), Andi Harun menekankan bahwa langkah efisiensi anggaran yang diambil oleh pemerintah nasional tidak akan mengganggu kelancaran jalannya pemerintahan dan pembangunan.

“Beberapa waktu lalu, saya mengikuti kegiatan di Hambalang, di mana seluruh kepala daerah dari Partai Gerindra menerima arahan langsung dari Bapak Prabowo. Kami mendapat informasi bahwa penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat mencapai sekitar 750 triliun rupiah,” ungkap Andi Harun.

Andi Harun menegaskan bahwa, meskipun efisiensi anggaran tersebut cukup besar, tidak ada satu pun kegiatan yang terganggu, terutama yang berhubungan langsung dengan operasi pemerintahan dan pembangunan.

“Semua belanja yang dipotong merupakan anggaran yang tidak prioritas dan tidak menyentuh sektor yang vital untuk jalannya pemerintahan,” ujarnya.

Pemerintah pusat, lanjut Andi, telah memutuskan bahwa separuh dari anggaran yang dihemat akan digunakan untuk membiayai berbagai program strategis nasional, termasuk penguatan pertahanan dan berbagai program pro rakyat lainnya.

“Sedangkan separuhnya lagi akan diinvestasikan untuk membiayai proyek-proyek strategis yang diharapkan bisa memberikan hasil kapitalisasi yang berlipat ganda,” terang Andi Harun.

Andi menambahkan, pemerintah pusat berkomitmen untuk terus memperkuat ekonomi dalam negeri tanpa bergantung pada pinjaman asing.

“Targetnya adalah membiayai sekitar 15 hingga 20 proyek strategis nasional, termasuk hilirisasi di sektor sumber daya alam, yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang sangat besar bagi perekonomian negara,” tegasnya.

Dengan penjelasan ini, harapannya dapat me⁷luruskan berbagai isu yang beredar dan memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tetap dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (red/syf)